INFO PPDB

PPDB SMKN 1 Glagah 2017 Telah Selesai. Terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya.

.

E-Library

Cari dan Temukan Informasi dan Ilmu Baru Di Perpustakaan Online SMKN 1 GLAGAH.

Virtual Class

Fasilitas Pembelajaran Online Siswa - Siswi SMKN 1 Glagah, Dengan Mengembangkan LMS Moodle

BKK Semegah

BKK (Bursa Kerja Khusus) adalah salah satu program sekolah yang digunakan untuk menjembatani para alumnus Dengan Dunia Industri.

SMKN 1 GLAGAH, 01 November 2017 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merevitalisasi 219 SMK di Indonesia. SMK yang direvitalisasi terdiri dari dua fokus pengembangan bidang. Sebanyak 125 SMK fokus di bidang maritim/kelautan, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Sisanya, sebanyak 94 SMK fokus di bidang keahlian penunjang program prioritas nasional. Terkait program itu, masing – masing SMK memiliki pendamping dari pusat. Oleh sebab SMKN 1 Glagah fokus pada bidang kemaritiman, maka pendampingnya dari Direktur PPNS Surabaya, Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA.

Dikutip dari laman www.setkab.go.id pada Jumat (26/5/2017), revitalisasi SMK itu merupakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, salah satu bentuk revitalisasi SMK ini adalah melaksanakan sertifikasi guru SMK. "Kompetensi sumber daya manusia itu sangat berperan dalam kemajuan ekonomi atau kemajuan bangsa ke depan. Karena itu, lulusan SMK yang berkualitas harus ditunjang dengan peningkatan kualitas guru," ujar Puan di Stadion Manahan, Solo, Jumat pagi. Puan mengakui, saat ini, Indonesia kekurangan guru yang bisa mendukung program kejuruan. Ia yakin, sertifikasi guru itu mampu meningkatkan kualitas lulusan SMK dan akhirnya mendukung program revitalisasi SMK ini. Selain sertifikasi guru, program revitalisasi SMK juga akan mewujudkan 'link and match' antara SMK dengan dunia usaha. Beberapa perusahaan yang sudah siap mendukung program ini, yakni Prama Sanur Beach Hotel Bali, PT Catur Mitra Kulina, PT Sapta Indra Sejati, PT PLN, Hotel Furaya Pekanbaru dan Kompas TV. Revitalisasi SMK ini juga diharapkan mampu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap SMK. Dengan begitu, tingkat keinginan pelajar untuk masuk sekolah kejuruan juga semakin tinggi. "Sebab, data yang ada mengatakan, 63 persen tenaga kerja Indonesia itu berpendidikan SMP ke bawah," kata Puan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali berpesan agar pemerintah fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Menurut prediksi, pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif; dan 60 persen penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100 tahun kemerdekaan. “Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil,” tutur Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi beberapa waktu lalu.

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,84 persen.
Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, dan pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, Presiden menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres tersebut menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat peta jalan pengembangan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match). Selain itu, Kemendikbud bertugas untuk dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri; serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.